Menimbang Tiga Nama Cawapres Pengganti Gibran : Yusril Ihza Mahendra, Nasaruddin Umar, dan Cak Imin (Penulis Oleh : Sahabat Saripuddin S Mande, S.Kom.,MM.)
On November 14, 2026
Pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam peta politik nasional. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan dan proses pengisian harus segera ditindaklanjuti.
Situasi tersebut membuat perhatian publik kini beralih kepada satu pertanyaan besar: siapa yang paling tepat mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI hingga akhir masa jabatan 2024–2029?
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan perundang-undangan kemudian mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan.
Dalam proses ini, Presiden Prabowo memegang posisi kunci. Setelah MPR mengirimkan permintaan resmi, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Di tengah dinamika politik dan kemungkinan lobi-lobi antarpartai, menurut pandangan saya, setidaknya ada tiga figur yang menarik untuk dipertimbangkan, yakni Yusril Ihza Mahendra, Nasaruddin Umar, dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Ketiga tokoh tersebut mewakili spektrum kekuatan yang berbeda: kepakaran konstitusi, otoritas moral-religius, serta kekuatan politik berbasis partai dan massa.
=> Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. :
Jangkar Konstitusi dan Stabilisator Pemerintahan
Nama Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu figur yang paling menarik untuk dibaca dalam konteks kekosongan kursi wakil presiden. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril berada di lingkar pemerintahan yang memahami secara langsung persoalan hukum dan ketatanegaraan yang muncul setelah pengunduran diri Gibran. Menariknya, pada hari Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, Prabowo memanggil Yusril ke Istana untuk membahas tindak lanjut persoalan tersebut. Fakta ini tentu tidak otomatis berarti Yusril merupakan kandidat wakil presiden, tetapi secara politik menunjukkan bahwa kapasitas Yusril dalam urusan konstitusional sedang sangat relevan.
Kekuatan utama
1. Yusril merupakan salah satu figur hukum tata negara senior Indonesia dengan pengalaman panjang di pemerintahan dan politik.
2. Dalam situasi transisi seperti sekarang, figur dengan pemahaman konstitusi yang kuat dapat menjadi jangkar stabilitas. Ia bukan hanya memahami bagaimana pemerintahan bekerja, tetapi juga bagaimana hubungan Presiden, MPR, DPR, dan lembaga negara lainnya berjalan dalam kerangka konstitusi.
Jika Yusril ditempatkan di kursi RI-2, pemerintahan Prabowo akan mendapatkan sosok yang relatif kuat dari sisi hukum, ketatanegaraan, dan administrasi pemerintahan.
Kalkulasi politik
Keuntungan lain dari Yusril adalah karakternya yang lebih dekat dengan figur negarawan-teknokratis dibandingkan politisi elektoral yang sedang membangun kendaraan menuju Pilpres 2029.
Karakter tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi Prabowo. Wakil presiden yang tidak terlalu agresif membangun mesin elektoral pribadi bisa dipandang lebih aman bagi keseimbangan internal pemerintahan.
Pertanyaannya kemudian adalah: apakah Prabowo membutuhkan wakil yang berfungsi sebagai penguat pemerintahan atau wakil yang sekaligus menjadi mesin konsolidasi politik?
Jika jawabannya adalah stabilitas dan penguatan fondasi hukum pemerintahan, Yusril memiliki posisi yang cukup kuat.
=> Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.: Otoritas Moral, Kultural, dan Representasi Keagamaan
Nama kedua adalah Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.
Tokoh yang kini dikenal luas sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini menawarkan karakter yang berbeda dari Yusril.
Jika Yusril menawarkan kekuatan hukum dan tata negara, Nasaruddin Umar menawarkan otoritas moral, keagamaan, dan kultural.
Kekuatan utama Nasaruddin merupakan figur ulama yang memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan keagamaan dan sosial Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang membutuhkan stabilitas sosial, figur dengan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok keagamaan dapat menjadi aset politik yang penting.
Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang sangat beragam. Karena itu, wakil presiden tidak selalu harus berasal dari ketua umum partai atau politisi dengan mesin elektoral besar.
Dalam perspektif ini, Nasaruddin Umar dapat menjadi pilihan yang menghadirkan keseimbangan antara kekuasaan politik dan otoritas moral. Ia juga memiliki ruang untuk diterima oleh berbagai kelompok masyarakat karena posisinya lebih dekat dengan figur ulama dan negarawan keagamaan daripada politisi partisan.
Kalkulasi politik :
Justru karena tidak terlalu identik dengan kepentingan elektoral sebuah partai, Nasaruddin dapat menjadi jalan tengah apabila partai-partai koalisi mengalami kesulitan mencapai kesepakatan mengenai satu nama politisi.
Presiden dapat memilih figur nonpartai sebagai wakilnya tanpa harus memberikan keuntungan politik yang terlalu besar kepada salah satu ketua umum partai.
Dalam konfigurasi seperti itu, Nasaruddin Umar bisa tampil sebagai figur kompromi: religius tetapi moderat, memiliki otoritas moral tetapi tidak terlalu partisan, serta memiliki legitimasi sosial yang lebih luas daripada sekadar basis partai. Namun, kelemahannya juga jelas. Ia tidak mempunyai mesin politik formal seperti ketua umum partai. Karena itu, keberhasilan pencalonannya akan sangat bergantung pada sejauh mana Prabowo mampu mengonsolidasikan dukungan politik di MPR.
3. Dr. (H.C.) Ir. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
(Cak Imin): Konsolidasi Parlemen dan Basis Massa
Nama ketiga adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dari ketiga nama ini, Cak Imin merupakan figur yang paling jelas membawa modal politik kepartaian.
Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cak Imin memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional dan jaringan yang luas.
Kekuatan utama Cak Imin memahami dunia parlemen dan pemerintahan dari pengalaman panjangnya sebagai politisi. Jika Prabowo membutuhkan wakil presiden yang dapat membantu mengonsolidasikan kekuatan politik di parlemen, Cak Imin memiliki modal yang cukup kuat.
Ia juga memiliki basis politik yang berhubungan erat dengan jaringan masyarakat Nahdlatul Ulama. Hal ini memberikan dimensi tambahan: penunjukan Cak Imin bukan hanya soal hubungan antara Presiden dengan satu partai, tetapi juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat hubungan pemerintahan dengan basis sosial-keagamaan yang luas. Dengan kata lain, Cak Imin menawarkan mesin politik yang tidak dimiliki oleh dua kandidat lainnya.
Kalkulasi politik :
Namun justru kekuatan tersebut dapat menjadi kelemahannya. Jika Cak Imin menduduki kursi RI-2, maka ia tidak hanya memperoleh jabatan konstitusional, tetapi juga panggung politik nasional yang sangat besar hingga 2029. Bagi partai-partai lain dalam pemerintahan, hal tersebut tentu akan menjadi kalkulasi tersendiri.
Apakah koalisi akan merasa nyaman jika kursi wakil presiden sekaligus menjadi batu loncatan politik yang sangat kuat bagi salah satu ketua umum partai?
Inilah pertanyaan penting yang mungkin akan muncul dalam proses lobi politik.
Di satu sisi, memilih Cak Imin dapat memperkuat pemerintahan dan parlemen. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan antarpartai menjelang Pemilu dan Pilpres 2029.
=> *** <=
Perbandingan Peta Peluang Kandidat :
Jika ketiga nama tersebut dibandingkan, masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Kandidat Perlu dipertimbangkan Kekuatan Utama, Nilai bagi Prabowo, dan Tantangan.
- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Kekuatan Utamanya : Hukum dan konstitusi.
Nilai Bagi Prabowo : Stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum.
Tantangan : Basis politik elektoral relatif terbatas.
- Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.
Kekuatan Utamanya : Moral dan keagamaan
Nilai Bagi Prabowo : Figur pemersatu dan jalan tengah Tantanganya : Tidak memiliki mesin partai
- Dr. (H.C.) Ir. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
Kekuatan Utamanya : Politik dan parlemen.
Nilai Bagi Prabowo : Konsolidasi partai dan basis massa. Tantangannya : Potensi kalkulasi politik 2029.
Dari sini terlihat bahwa ketiganya sesungguhnya bukan sedang bersaing dalam kategori yang sama.
Yusril adalah kandidat stabilisator.
Nasaruddin Umar adalah kandidat pemersatu.
Cak Imin adalah kandidat konsolidator politik.
Karena itu, pilihan Prabowo pada akhirnya akan sangat tergantung pada kebutuhan pemerintahan dalam fase berikutnya.
Pertarungan Sesungguhnya: Stabilitas, Moral, atau Politik?
Menurut saya, inti persoalan pengisian kursi wakil presiden bukan sekadar mencari siapa yang paling populer.
Prabowo harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih strategis:
Apa yang paling dibutuhkan pemerintahannya hingga 2029?
1. Jika yang dibutuhkan adalah penguatan hukum dan stabilitas ketatanegaraan, Yusril merupakan pilihan yang rasional.
2. Jika yang dibutuhkan adalah figur pemersatu dengan legitimasi moral dan keagamaan, Nasaruddin Umar dapat menjadi pilihan yang menarik.
3. Sementara jika yang dibutuhkan adalah konsolidasi politik, parlemen, dan basis massa, Cak Imin memiliki keunggulan yang sulit diabaikan.
Di sinilah keputusan Prabowo menjadi sangat penting.
Presiden tidak hanya memilih seorang wakil untuk mengisi kekosongan jabatan. Ia sedang memilih partner politik dan pemerintahan untuk menyelesaikan sisa masa jabatan sampai 2029.
Kunci Ada pada Prabowo
Pengunduran diri Gibran telah mengubah konfigurasi politik pemerintahan secara signifikan. Namun, proses berikutnya sudah memiliki jalur konstitusional yang jelas. MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama. Setelah itu, MPR memilih salah satu dari dua nama tersebut. Artinya, keputusan paling menentukan saat ini berada di tangan Prabowo. Presiden mempunyai ruang untuk berkonsultasi dengan partai-partai politik pendukung pemerintah. Tetapi pada akhirnya, dua nama yang masuk ke MPR adalah nama yang diajukan oleh Presiden.
Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana Prabowo menghitung keseimbangan antara kepentingan konstitusional, kepentingan pemerintahan, kepentingan koalisi, dan kemungkinan konfigurasi politik menuju 2029.
Tiga nama yang saya pandang menarik—Yusril Ihza Mahendra, Nasaruddin Umar, dan Cak Imin—mewakili tiga pendekatan yang berbeda.
Yusril membawa kapasitas hukum dan ketatanegaraan.
Nasaruddin membawa otoritas moral, keagamaan, dan kemampuan menjadi simbol pemersatu.
Cak Imin membawa kekuatan partai, parlemen, dan jaringan massa.
Tidak satu pun dari ketiganya dapat dikatakan sebagai calon resmi pada saat ini. Mereka adalah nama yang layak dibaca sebagai bagian dari kemungkinan dan kalkulasi politik yang berkembang.
Justru karena itulah pertarungannya menjadi menarik.
Prabowo tidak hanya mencari siapa yang bisa duduk di kursi RI-2. Ia sedang menentukan siapa yang paling tepat berdiri di sampingnya ketika pemerintahan memasuki fase penting menuju 2029.
Dan pada akhirnya, pertanyaan publik bukan lagi sekadar “siapa pengganti Gibran?”
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah:
> **“Siapa sosok yang paling mampu menjadi partner Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, dan menuntaskan agenda politik hingga akhir masa jabatan?”**
Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan wajah pemerintahan Prabowo pada tahun-tahun terakhir masa jabatannya.