HEADLINE NEWS

Menimbang Tiga Nama Cawapres Pengganti Gibran : Yusril Ihza Mahendra, Nasaruddin Umar, dan Cak Imin (Penulis Oleh : Sahabat Saripuddin S Mande, S.Kom.,MM.)

By On November 14, 2026

Pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam peta politik nasional. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan dan proses pengisian harus segera ditindaklanjuti.

Situasi tersebut membuat perhatian publik kini beralih kepada satu pertanyaan besar: siapa yang paling tepat mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI hingga akhir masa jabatan 2024–2029?
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan perundang-undangan kemudian mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan.

Dalam proses ini, Presiden Prabowo memegang posisi kunci. Setelah MPR mengirimkan permintaan resmi, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Di tengah dinamika politik dan kemungkinan lobi-lobi antarpartai, menurut pandangan saya, setidaknya ada tiga figur yang menarik untuk dipertimbangkan, yakni Yusril Ihza Mahendra, Nasaruddin Umar, dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Ketiga tokoh tersebut mewakili spektrum kekuatan yang berbeda: kepakaran konstitusi, otoritas moral-religius, serta kekuatan politik berbasis partai dan massa.

=> Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. : 
Jangkar Konstitusi dan Stabilisator Pemerintahan
Nama Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu figur yang paling menarik untuk dibaca dalam konteks kekosongan kursi wakil presiden. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril berada di lingkar pemerintahan yang memahami secara langsung persoalan hukum dan ketatanegaraan yang muncul setelah pengunduran diri Gibran. Menariknya, pada hari Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, Prabowo memanggil Yusril ke Istana untuk membahas tindak lanjut persoalan tersebut. Fakta ini tentu tidak otomatis berarti Yusril merupakan kandidat wakil presiden, tetapi secara politik menunjukkan bahwa kapasitas Yusril dalam urusan konstitusional sedang sangat relevan.

Kekuatan utama
1. Yusril merupakan salah satu figur hukum tata negara senior Indonesia dengan pengalaman panjang di pemerintahan dan politik.
2. Dalam situasi transisi seperti sekarang, figur dengan pemahaman konstitusi yang kuat dapat menjadi jangkar stabilitas. Ia bukan hanya memahami bagaimana pemerintahan bekerja, tetapi juga bagaimana hubungan Presiden, MPR, DPR, dan lembaga negara lainnya berjalan dalam kerangka konstitusi.
Jika Yusril ditempatkan di kursi RI-2, pemerintahan Prabowo akan mendapatkan sosok yang relatif kuat dari sisi hukum, ketatanegaraan, dan administrasi pemerintahan.

Kalkulasi politik
Keuntungan lain dari Yusril adalah karakternya yang lebih dekat dengan figur negarawan-teknokratis dibandingkan politisi elektoral yang sedang membangun kendaraan menuju Pilpres 2029.
Karakter tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi Prabowo. Wakil presiden yang tidak terlalu agresif membangun mesin elektoral pribadi bisa dipandang lebih aman bagi keseimbangan internal pemerintahan.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah Prabowo membutuhkan wakil yang berfungsi sebagai penguat pemerintahan atau wakil yang sekaligus menjadi mesin konsolidasi politik?
Jika jawabannya adalah stabilitas dan penguatan fondasi hukum pemerintahan, Yusril memiliki posisi yang cukup kuat.

=> Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.: Otoritas Moral, Kultural, dan Representasi Keagamaan
Nama kedua adalah Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.
Tokoh yang kini dikenal luas sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini menawarkan karakter yang berbeda dari Yusril.

Jika Yusril menawarkan kekuatan hukum dan tata negara, Nasaruddin Umar menawarkan otoritas moral, keagamaan, dan kultural.

Kekuatan utama Nasaruddin merupakan figur ulama yang memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan keagamaan dan sosial Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang membutuhkan stabilitas sosial, figur dengan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok keagamaan dapat menjadi aset politik yang penting.

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang sangat beragam. Karena itu, wakil presiden tidak selalu harus berasal dari ketua umum partai atau politisi dengan mesin elektoral besar.

Dalam perspektif ini, Nasaruddin Umar dapat menjadi pilihan yang menghadirkan keseimbangan antara kekuasaan politik dan otoritas moral. Ia juga memiliki ruang untuk diterima oleh berbagai kelompok masyarakat karena posisinya lebih dekat dengan figur ulama dan negarawan keagamaan daripada politisi partisan.

Kalkulasi politik : 
Justru karena tidak terlalu identik dengan kepentingan elektoral sebuah partai, Nasaruddin dapat menjadi jalan tengah apabila partai-partai koalisi mengalami kesulitan mencapai kesepakatan mengenai satu nama politisi.
Presiden dapat memilih figur nonpartai sebagai wakilnya tanpa harus memberikan keuntungan politik yang terlalu besar kepada salah satu ketua umum partai.

Dalam konfigurasi seperti itu, Nasaruddin Umar bisa tampil sebagai figur kompromi: religius tetapi moderat, memiliki otoritas moral tetapi tidak terlalu partisan, serta memiliki legitimasi sosial yang lebih luas daripada sekadar basis partai. Namun, kelemahannya juga jelas. Ia tidak mempunyai mesin politik formal seperti ketua umum partai. Karena itu, keberhasilan pencalonannya akan sangat bergantung pada sejauh mana Prabowo mampu mengonsolidasikan dukungan politik di MPR.

3. Dr. (H.C.) Ir. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. 
(Cak Imin): Konsolidasi Parlemen dan Basis Massa
Nama ketiga adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dari ketiga nama ini, Cak Imin merupakan figur yang paling jelas membawa modal politik kepartaian.

Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cak Imin memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional dan jaringan yang luas.

Kekuatan utama Cak Imin memahami dunia parlemen dan pemerintahan dari pengalaman panjangnya sebagai politisi. Jika Prabowo membutuhkan wakil presiden yang dapat membantu mengonsolidasikan kekuatan politik di parlemen, Cak Imin memiliki modal yang cukup kuat.
Ia juga memiliki basis politik yang berhubungan erat dengan jaringan masyarakat Nahdlatul Ulama. Hal ini memberikan dimensi tambahan: penunjukan Cak Imin bukan hanya soal hubungan antara Presiden dengan satu partai, tetapi juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat hubungan pemerintahan dengan basis sosial-keagamaan yang luas. Dengan kata lain, Cak Imin menawarkan mesin politik yang tidak dimiliki oleh dua kandidat lainnya.

Kalkulasi politik :
Namun justru kekuatan tersebut dapat menjadi kelemahannya. Jika Cak Imin menduduki kursi RI-2, maka ia tidak hanya memperoleh jabatan konstitusional, tetapi juga panggung politik nasional yang sangat besar hingga 2029. Bagi partai-partai lain dalam pemerintahan, hal tersebut tentu akan menjadi kalkulasi tersendiri.

Apakah koalisi akan merasa nyaman jika kursi wakil presiden sekaligus menjadi batu loncatan politik yang sangat kuat bagi salah satu ketua umum partai?
Inilah pertanyaan penting yang mungkin akan muncul dalam proses lobi politik.

Di satu sisi, memilih Cak Imin dapat memperkuat pemerintahan dan parlemen. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan antarpartai menjelang Pemilu dan Pilpres 2029.

=> *** <=
Perbandingan Peta Peluang Kandidat :
Jika ketiga nama tersebut dibandingkan, masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Kandidat Perlu dipertimbangkan Kekuatan Utama,  Nilai bagi Prabowo, dan  Tantangan.

- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Kekuatan Utamanya : Hukum dan konstitusi.  
Nilai Bagi Prabowo : Stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum. 
Tantangan : Basis politik elektoral relatif terbatas. 

- Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. 
Kekuatan Utamanya : Moral dan keagamaan 
Nilai Bagi Prabowo : Figur pemersatu dan jalan tengah Tantanganya : Tidak memiliki mesin partai

- Dr. (H.C.) Ir. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
Kekuatan Utamanya : Politik dan parlemen.
Nilai Bagi Prabowo : Konsolidasi partai dan basis massa.  Tantangannya : Potensi kalkulasi politik 2029.

Dari sini terlihat bahwa ketiganya sesungguhnya bukan sedang bersaing dalam kategori yang sama.
Yusril adalah kandidat stabilisator.
Nasaruddin Umar adalah kandidat pemersatu.
Cak Imin adalah kandidat konsolidator politik.
Karena itu, pilihan Prabowo pada akhirnya akan sangat tergantung pada kebutuhan pemerintahan dalam fase berikutnya.

Pertarungan Sesungguhnya: Stabilitas, Moral, atau Politik?
Menurut saya, inti persoalan pengisian kursi wakil presiden bukan sekadar mencari siapa yang paling populer.
Prabowo harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih strategis:
Apa yang paling dibutuhkan pemerintahannya hingga 2029?

1. Jika yang dibutuhkan adalah penguatan hukum dan stabilitas ketatanegaraan, Yusril merupakan pilihan yang rasional.
2. Jika yang dibutuhkan adalah figur pemersatu dengan legitimasi moral dan keagamaan, Nasaruddin Umar dapat menjadi pilihan yang menarik.
3. Sementara jika yang dibutuhkan adalah konsolidasi politik, parlemen, dan basis massa, Cak Imin memiliki keunggulan yang sulit diabaikan.

Di sinilah keputusan Prabowo menjadi sangat penting.
Presiden tidak hanya memilih seorang wakil untuk mengisi kekosongan jabatan. Ia sedang memilih partner politik dan pemerintahan untuk menyelesaikan sisa masa jabatan sampai 2029.

Kunci Ada pada Prabowo
Pengunduran diri Gibran telah mengubah konfigurasi politik pemerintahan secara signifikan. Namun, proses berikutnya sudah memiliki jalur konstitusional yang jelas. MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama. Setelah itu, MPR memilih salah satu dari dua nama tersebut. Artinya, keputusan paling menentukan saat ini berada di tangan Prabowo. Presiden mempunyai ruang untuk berkonsultasi dengan partai-partai politik pendukung pemerintah. Tetapi pada akhirnya, dua nama yang masuk ke MPR adalah nama yang diajukan oleh Presiden.

Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana Prabowo menghitung keseimbangan antara kepentingan konstitusional, kepentingan pemerintahan, kepentingan koalisi, dan kemungkinan konfigurasi politik menuju 2029.

Tiga nama yang saya pandang menarik—Yusril Ihza Mahendra, Nasaruddin Umar, dan Cak Imin—mewakili tiga pendekatan yang berbeda.

Yusril membawa kapasitas hukum dan ketatanegaraan.
Nasaruddin membawa otoritas moral, keagamaan, dan kemampuan menjadi simbol pemersatu.
Cak Imin membawa kekuatan partai, parlemen, dan jaringan massa.

Tidak satu pun dari ketiganya dapat dikatakan sebagai calon resmi pada saat ini. Mereka adalah nama yang layak dibaca sebagai bagian dari kemungkinan dan kalkulasi politik yang berkembang.

Justru karena itulah pertarungannya menjadi menarik.
Prabowo tidak hanya mencari siapa yang bisa duduk di kursi RI-2. Ia sedang menentukan siapa yang paling tepat berdiri di sampingnya ketika pemerintahan memasuki fase penting menuju 2029.

Dan pada akhirnya, pertanyaan publik bukan lagi sekadar “siapa pengganti Gibran?”
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah:
> **“Siapa sosok yang paling mampu menjadi partner Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, dan menuntaskan agenda politik hingga akhir masa jabatan?”**

Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan wajah pemerintahan Prabowo pada tahun-tahun terakhir masa jabatannya.

Kapal Induk Mulai Goyang akibat Manuver Kapal Perang

By On September 19, 2026

Dilema antara Keberanian Pembenahan Birokrasi dan Tuntutan Kompromi Politik Kabinet

​Luwu — Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada pertengahan September 2026 mengejutkan publik sekaligus panggung politik nasional. Langkah mendadak ini memicu pertanyaan mendasar: mengapa sosok yang dinilai vocal dan gencar membongkar kebobrokan oknum birokrasi justru terdepak dari barisan kabinet?

​Langkah politik ini dapat dianalogikan sebagai manuver sebuah kapal perang yang bergerak agresif menerjang musuh di garis depan. Kecepatan dan ketepatannya memang berhasil merusak benteng oknum corrupt, namun gelombang besar yang dihasilkannya justru mengguncang stabilitas kapal induk—yakni konsolidasi politik dan keharmonisan pemerintahan secara keseluruhan.

​Manuver Kapal Perang: Menyisir Bobrok Oknum

​Selama masa jabatannya, Purbaya menunjukkan gaya kepemimpinan yang jauh dari kesan birokratis konvensional. Keberhasilannya mengurai benang kusut di tubuh kementerian fiskal tercermin dalam beberapa pencapaian penting:

  • ​Membongkar Praktik Bawah Tanah: Purbaya secara terbuka menindak indikasi kongkalikong antara oknum pegawai pajak dengan wajib pajak nakal. Langkah berani ini menjadi sinyal kuat penegakan transparansi di sektor penerimaan negara.
  • ​Komunikasi Publik yang Lugas: Berbeda dari gaya pejabat yang cenderung diplomatis dan tertutup, Purbaya tampil blak-blakan. Transparansi ini menciptakan efek jera (deterrent effect) yang nyata bagi oknum birokrasi lainnya.
  • ​Komitmen Menjaga Kinerja Ekonomi: Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, ia secara konsisten berupaya mengawal indikator utama pertumbuhan agar tetap berada di jalur yang aman.

​Goyangan pada Kapal Induk: Volatilitas dan Benturan Politik

​Namun, dalam ekosistem politik berorientasi konsensus, manuver tanpa kompromi selalu membawa konsekuensi. Gaya penetrasi yang agresif tersebut memicu benturan di beberapa lini:

  • ​Gesekan dengan Faksi Politik: Investigasi dan pembenahan internal yang menyasar zona nyaman berisiko mengganggu kepentingan faksi-faksi politik pendukung pemerintah. Ketegangan ini memicu akumulasi kekhawatiran yang mengancam kekompakan koalisi.
  • ​Persepsi Ketidakpastian Pasar: Langkah-langkah radikal dan perselisihan terbuka mengenai riset internal menciptakan dinamika tersendiri di mata investor. Implikasinya terlihat pada volatilitas pasar modal dan tekanan fiskal jangka pendek.
  • ​Keterbatasan Diplomasi Birokrasi: Sebagai eksekutor yang terbiasa bertindak cepat, Purbaya dinilai kurang mengandalkan fleksibilitas diplomasi politik. Dalam sistem koalisi besar, ketidakserasian ritme antara manuver individu dan arah strategi besar Istana kerap berujung pada penyelesaian akhir: penggantian posisi.

​Dilema Pengelolaan Pemerintahan

​Pemberhentian Purbaya mempertegas dilema klasik dalam tata kelola pemerintahan Indonesia: mempertahankan stabilitas politik konsensus atau mendorong reformasi birokrasi yang radikal.

​Purbaya telah menjalankan perannya sebagai kapal perang yang efektif menerjang lingkaran nyaman para oknum. Namun, ketika gelombang manuver tersebut mulai menggoyahkan keseimbangan kapal induk pemerintah, Istana memilih mengambil opsi penyelamatan stabilitas. Bagi pemerintah dan pelaku pasar, langkah ini dipandang sebagai upaya mengamankan kepastian; namun bagi publik, peristiwa ini menjadi catatan penting bahwa agenda pembenahan birokrasi selalu berhadapan langsung dengan dinding politik yang sangat tebal.


By. Arhyf Mande

Banjir Tahunan di Lamasi Timur, Warga Dorong Solusi Permanen dan Penanganan Terpadu

By On June 11, 2026

 


Belopa – Pemerintah Desa bersama warga tani dari Desa To’lemo, Desa Salupao, dan Desa Bulolondong menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Luwu di Ruang Komisi III DPRD Luwu, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas persoalan banjir yang selama puluhan tahun menjadi keluhan masyarakat di wilayah Kecamatan Lamasi Timur.

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Luwu dan difasilitasi oleh Anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Irfan. Hadir pula sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan petani dari desa-desa terdampak.

Dalam forum tersebut, pemerintah desa dan warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Salah satunya adalah kondisi saluran pembuangan yang melintasi kawasan pertanian dan permukiman masyarakat. Saluran tersebut diketahui telah dibangun sekitar 40 tahun lalu dan hingga saat ini belum pernah mendapatkan rehabilitasi secara menyeluruh.

Perbaikan yang dilakukan selama ini hanya bersifat parsial pada titik-titik tertentu yang dianggap bermasalah sehingga belum mampu mengatasi persoalan banjir secara permanen. Akibatnya, setiap kali terjadi curah hujan tinggi, wilayah pertanian dan permukiman warga kerap mengalami genangan.

Selain tingginya intensitas hujan, masyarakat menilai banjir juga diperparah oleh sedimentasi atau pendangkalan saluran, penyempitan aliran pembuangan dari wilayah Salujambu menuju Desa To’lemo, Desa Salupao, dan Desa Bulolondong, serta penumpukan sampah yang berasal dari aktivitas masyarakat di sekitar bantaran sungai dan saluran air.

Dampak banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama para petani. Tercatat sekitar 300 hektare lahan sawah terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 hektare mengalami gagal panen atau puso. Rinciannya, sekitar 50 hektare berada di Desa To’lemo, 20 hektare di Desa Salupao, dan 10 hektare di Desa Bulolondong.

Sementara itu, lahan lainnya masih dapat dipanen, meskipun hasil produksinya mengalami penurunan akibat genangan air yang berlangsung cukup lama. Kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai sekitar Rp4 miliar yang meliputi hilangnya hasil panen, kerusakan lahan pertanian, serta berbagai dampak ekonomi lainnya.

Dalam penjelasannya, Dinas PUPR Bidang Pengairan menyampaikan bahwa saluran pembuangan yang menjadi sumber persoalan tersebut merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas instansi dan lintas pemerintahan agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Meski demikian, para peserta rapat menilai bahwa langkah-langkah darurat tetap harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak banjir yang terus berulang setiap tahun. Dalam RDP tersebut disepakati sejumlah rekomendasi, antara lain melakukan kunjungan lapangan bersama seluruh pihak terkait untuk melihat langsung kondisi saluran dan dampak yang dialami masyarakat, mendorong penggunaan dana tanggap darurat untuk penanganan sementara, serta menjadikan persoalan banjir di tiga desa tersebut sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran tahun 2027.

Usai pelaksanaan RDP, agenda dilanjutkan dengan audiensi bersama Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag. Audiensi tersebut dihadiri oleh Aliansi Pemerhati Petani Kecamatan Lamasi Timur (AP2KLT), Camat Lamasi Timur Addali, SE, Kepala Desa To’lemo Udding, SE, Penjabat Kepala Desa Bulolondong Aswar, S.AN, Kepala Desa Salupao Marthen Garanta, serta Anggota DPRD Kabupaten Luwu Irfan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Luwu menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi yang dihadapi masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam upaya penanganan banjir secara menyeluruh. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun BBWS Pompengan-Jeneberang sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas saluran tersebut.

Selain aspirasi yang disampaikan masyarakat dan pemerintah desa, Pemerhati Desa yang juga Ketua Gerbang Tani Kabupaten Luwu, Saripuddin S. Mande, S.Kom.,M.M., yang akrab di sapa turut memberikan sejumlah masukan berdasarkan pengalamannya mendampingi desa selama kurang lebih sepuluh tahun di wilayah tersebut.

Menurut Saripuddin, persoalan banjir yang terjadi saat ini merupakan masalah lama yang terus berulang hampir setiap tahun. Karena itu, diperlukan langkah penanganan yang lebih komprehensif dan menyentuh akar persoalan.

“Pengalaman kami selama menjadi Pendamping Desa kurang lebih 10 tahun di Lamasi Timur, persoalan ini selalu berulang hampir setiap tahun. Karena itu perlu ada langkah yang lebih terintegrasi, bukan hanya penanganan darurat, tetapi juga penanganan jangka panjang yang melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah yang perlu didorong adalah pemanfaatan limbah eceng gondok yang selama ini menjadi salah satu penyebab sedimentasi dan penyumbatan aliran air. Menurutnya, eceng gondok dapat dikelola menjadi produk kerajinan maupun pakan ternak sehingga selain mengurangi hambatan aliran sungai juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, Saripuddin menilai perlu dilakukan pembukaan kembali jalur-jalur aliran air yang selama ini tertutup akibat sedimentasi maupun pertumbuhan vegetasi liar. Ia juga mendorong adanya edukasi kepada masyarakat serta pemasangan jaring pembatas sampah pada titik-titik tertentu di aliran sungai antarwilayah desa agar pengelolaan kebersihan sungai menjadi tanggung jawab bersama.

Menurutnya, keberadaan Kelompok Tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) juga perlu dievaluasi dan diaktifkan kembali agar dapat berperan dalam menjaga saluran irigasi maupun saluran pembuangan secara berkelanjutan.

Saripuddin juga mengingatkan komitmen Bupati Luwu untuk menyiagakan alat berat di wilayah Lamasi Timur sebagai langkah percepatan penanganan darurat maupun normalisasi saluran ketika dibutuhkan. Di samping itu, ia meminta pemerintah daerah memaksimalkan koordinasi dengan BBWS Pompengan-Jeneberang serta kementerian terkait guna melakukan pengerukan sedimentasi, normalisasi sungai, serta penanganan kawasan Pompengan Pantai yang semakin dangkal dan diduga turut memengaruhi kelancaran aliran air dari wilayah hulu.

Lebih jauh, ia menilai sudah saatnya pemerintah daerah memiliki regulasi khusus berupa Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengawasan dan pemanfaatan sungai. Regulasi tersebut dinilai penting untuk mencegah pembuangan sampah rumah tangga ke sungai serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai agar tidak memperparah kondisi lingkungan.

Masyarakat berharap hasil RDP dan audiensi tersebut tidak berhenti pada tahap pembahasan dan rekomendasi semata, melainkan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah nyata di lapangan. Dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BBWS Pompengan-Jeneberang, serta partisipasi aktif masyarakat, persoalan banjir yang selama puluhan tahun membebani warga Desa To’lemo, Desa Salupao, dan Desa Bulolondong diharapkan dapat segera teratasi demi menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lamasi Timur.

Generasi Masjid Mulai Pudar? Ketika Warkop Lebih Ramai dari Takbiran

By On May 28, 2026

Perayaan Iduladha sejatinya bukan hanya momentum ibadah kurban, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan umat dalam memakmurkan masjid. Namun fenomena yang kini mulai terasa di banyak daerah, termasuk di desa-desa, adalah semakin berkurangnya keterlibatan anak muda dalam meramaikan masjid saat malam takbiran maupun pelaksanaan hari raya.

Pemandangan yang dulu begitu hidup perlahan mulai berubah. Jika pada era 90-an hingga generasi milenial awal, malam takbiran identik dengan masjid yang ramai oleh anak-anak muda, remaja, hingga pemuda kampung yang ikut bertakbir, membuat obor, menjaga parkiran, membantu panitia kurban, hingga tidur di masjid demi mempersiapkan Iduladha, kini suasana itu mulai berkurang.

Sebaliknya, tidak sedikit anak muda masa kini yang lebih memilih menghabiskan malam di warung kopi, bermain gadget, nongkrong hingga larut malam, atau sibuk dengan media sosial dibanding hadir di masjid. Fenomena ini menjadi ironi tersendiri di tengah semakin megahnya bangunan masjid namun perlahan kehilangan denyut generasi mudanya.

Fenomena menurunnya keterlibatan generasi muda di masjid juga menjadi perhatian berbagai pihak. Kementerian Agama bahkan menyebut kecenderungan masjid yang lebih banyak diisi jamaah usia lanjut sebagai “fenomena global” yang perlu menjadi perhatian bersamaa. 

Padahal, generasi era 90-an dan milenial tumbuh dengan kultur sosial keagamaan yang lebih kuat di lingkungan masjid. Dulu, masjid bukan sekadar tempat salat, tetapi juga pusat aktivitas sosial anak muda. Dari latihan ceramah, lomba takbir, remaja masjid, hingga diskusi dan kegiatan olahraga sering berawal dari lingkungan masjid.

Sementara generasi Gen Z dan Gen Alfa tumbuh di era digital yang menghadirkan pola interaksi berbeda. Dunia virtual, media sosial, game online, hingga budaya nongkrong modern perlahan menggeser ruang interaksi sosial berbasis masjid. Akibatnya, hubungan emosional generasi muda dengan masjid tidak sekuat generasi sebelumnya.

Namun kondisi ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan kepada anak muda semata. Masjid juga dituntut lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Sejumlah kalangan menilai pengelolaan masjid perlu menghadirkan pendekatan yang lebih kreatif, terbuka, dan relevan dengan karakter generasi muda masa kini.

Di beberapa daerah, upaya melibatkan generasi muda dalam kegiatan Iduladha mulai dilakukan, mulai dari memberi ruang kepanitiaan, melibatkan mereka dalam distribusi kurban, hingga membuat kegiatan sosial dan kreatif berbasis masjid. Langkah seperti ini dinilai penting agar masjid kembali menjadi ruang yang dirindukan anak muda, bukan sekadar tempat singgah saat salat hari raya.

Kritik terhadap menurunnya semangat anak muda meramaikan masjid bukan berarti membandingkan generasi secara mutlak. Setiap generasi memiliki tantangan zamannya sendiri. Namun jika fenomena ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin masjid akan semakin kehilangan regenerasi sosial dan spiritual di masa depan.

Iduladha seharusnya menjadi momentum menghidupkan kembali ikatan generasi muda dengan masjid. Sebab masjid yang ramai bukan hanya karena bangunannya megah, tetapi karena hadirnya generasi yang menjaga, memakmurkan, dan menghidupkan nilai-nilai kebersamaan di dalamnya.

Penulis : Saripuddin S, S.Kom., MM. 

Semangat Berkurban di Desa To’pongo Meningkat, Tahun Ini Tercatat 17 Ekor Sapi dan 2 Ekor Kambing

By On May 28, 2026

LUWU – Semangat masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban di Desa To’pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, mengalami peningkatan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang disembelih tercatat sebanyak 17 ekor sapi dan 2 ekor kambing, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah hewan kurban tersebut menjadi gambaran tingginya antusiasme dan kesadaran masyarakat untuk berbagi kepada sesama, khususnya kepada warga yang membutuhkan. Selain sebagai bentuk ibadah, momentum kurban juga memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat desa.

Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan di beberapa titik di Desa To’pongo dengan melibatkan panitia kurban, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga setempat. Daging kurban kemudian dibagikan secara merata kepada masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.

Tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini menjadi tanda membaiknya semangat sosial dan kepedulian warga. Meski kondisi ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan, masyarakat tetap berupaya menyisihkan rezekinya untuk berkurban. Selain menjadi ibadah tahunan, kurban juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya peternak lokal dan pelaku usaha ternak.

Dengan meningkatnya jumlah hewan kurban di Desa To’pongo tahun ini, diharapkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat terus terjaga dan semakin kuat dari tahun ke tahun.

Contact Form

Name

Email *

Message *